Bogor —Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan (FSP), Universitas Pertahanan (Unhan) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Implementasi Pilar-Pilar Poros Maritim Dunia Dalam Mendukung Sea Power Indonesia”, bertempat di Kampus Bela Negara Unhan Sentul Bogor. Senin (30/9).
FGD menghadirkan narasumber Dosen tetap prodi Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, SH. MH., dan Laksamana Pertama TNI Dr. M. Faisal, SE., MM., MCDO., dengan moderator Kolonel Laut (E) Dr. Lukman Yudho.
FGD ini dibuka oleh Dekan Fakultas Strategi Pertahanan (FSP) Mayor Jenderal TNI Murlim Mariadi, S.IP., M.M., M.TR (Han), dalam sambutannya mengatakan FGD ini sebagai salahsatu wadah diskusi untuk mendapatkan pemahaman tentang pilar-pilar poros maritim dunia (PMD) dapat mendukung Sea Power Indonesia. Dimana Sea Power tidak hanya terbatas pada kekuatan Angkatan Laut (Naval Power), namun mencakup seluruh komponen kekuatan maritim nasional yang memiliki arti lebih luas serta terkait dengan kontrol terhadap perdagangan dan perekonomian Internasional melalui jalur laut, sumberdaya laut, penggunaan kekuatan angkatan laut serta peran perekonomian maritim sebagai instrumen Diplomasi penangkal dan pengaruh pada masa damai serta pengoperasian angkatan laut pada masa perang.
Untuk pemapar pertamanya pada FGD ini oleh Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, SH., MH., Dengan tema. Implementasi pilar-pilar Poros Maritim Dunia Dalam Mendukung Sea Power Indonesia, dalam pemaparannya menjelaskan mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.
Dalam pemaparannya dijelaskan tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang menyebutkan bahwa visi Kelautan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pertahanan dan keamanan serta perdamaian kawasan regional dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.
Upaya perwujudan sebagai Negara Maritim yang didasari melalui 7 pilar yaitu, 1) pengelolaan sumberdaya kelautan dan SDM, 2) Pertahanan, Keamanan, Penegakan hukum dan keselamatan di laut, 3) Tata Kelola dan kelembagaan kelautan, 4) Ekonomi, Infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan, 5). pengelolaan Ruang Laut dan perlindungan laut,, 6). Budaya bahari dan 7). Diplomasi Maritim. Sehingga dalam mengimplementasikan pilar-pilar PMD, perlu pengkajian mendalam terutama pilar ke-2, 3 dan 7.
Selain itu, melaui pemaparannya mengenai Sea Power tidak berarti hanya armada kapal perang saja, tetapi mencakup segala potensi kekuatan nasional yang menggunakan laut sebagai wahananya, seperti penegak hukum di laut, armada kapal niaga, pelabuhan, serta industri dan jasa maritime.
Elemen penting Sea Power yang pertama adalah posisi geografis, kemudian bentuk fisik, luasnya wilayah, jumlah penduduk, karakter bangsa dan yang terakhir karakter pemerintah.
Sea power sebagai input adalah elemen elemen kekuatan nasional di laut antara lain aparat penegak hukum Industri pertahanan maritim, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dalam konteks Sishanta, terbagi menjadi Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung kekuatan maritime.
Sea power sebagai output, adalah suatu konsekuensi kemampuan untuk mengelola laut dan kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku dari state atau nonstate baik di dan atau lewat laut.
Pemapar ke dua Laksamana Pertama TNI Dr. M. Faisal, SE., M.M., MCDO, Dosen tetap SPL Unhan, memaparkan tentang Implementasi Pilar Pertahanan Maritim Mendukung Poros Maritim Dunia : Tantangan dan Solusi., Dalam pemaparannya dijelaskan tentang peran lima pilar kebijakan Poros Maritim Dunai (PMD), dari pemaparan ini lebih difokuskan kepada peran pilar pertahanan maritim sebagai pilar Pertahanan negara dibidang Maritim ya g melibatkan seluruh sumbardaya nasional untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa, peran pilar inisangat krusial guna mendukung dan melindungi pencapaian empat pilar lainnya.
Dalam pemaparannya dijelaskan juga kondisi saat ini Indonesia masih mengalami Sea Blindness yaitu dimana kurang pandangan dan tidak dianggap pentingnya laut sebagai suatu aspek yang strategis, sehingga untuk menghapus Sea Blind ini perlu adanya konsep grand kebijakan maritim secara tepat, yaitu menumbuhkan sifat budaya maritim kepada seluruh masyarakat melalui membangun kembali budaya maritim dengan konsepsi tentang peran laut yang dapat memberikan kehidupan, tempat berkarya, Identitas, dan bagian dari kebijakan strategis pembangunan negara, untuk mewujudkanya melalui edukasi masyaraka untuk membangun kulaitas SDM dibidang kemaritiman, dari pembangunan kualitas ini menumbuhkan Maritime Domain Awareness (MDA) semenjak usia dini. (Anh)
Mengetahui: Kabag Humas Unhan