Bogor – Rektor Universitas Pertahanan RI Laksamana Madya TNI Prof. Dr. Ir. Amarulla. Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR., IPU, yang diwakili oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhan RI Mayjen TNI Dr. Jonni Mahroza, S.I.P., M.A., M.Sc., CIQnR., CIQaR, hadir sebagai narasumber pada webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekertariat Negara, Sekertariat Wakil Presiden RI, Asisten Deputi Wawasan Kebangsaan, Pertahanan dan Keamanan dengan tema “Ekonomi Pertahanan dalam kaitannya dengan Si Vis Pacem Para Bellum”. Selasa (7/09/2021).
Dalam Webinar ini menghadirkan narasumber lain yaitu Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Dr. Muhammad Irhas Effendi, M.S., Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ekonomi, Direktur Centre fo Strategic and Defense Studies Universitas Indonesia, Dr. DKS. Nugraha, S.P., M.Si., M.B.A., GSC., dan Pengamat Bidang Pertahanan Ibu Curie Maharani Savitri, Ph.D., dengan moderator Analis Kebijakan Madya pada Asisten Deputi Wawasan Kebangsaan, Pertahanan dan Keamanan R. Bagus Yuniadji, S.E., S.H., M.M., M.H., M.Ikom.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Deputi Wawasan Kebangsaan, Pertahanan, dan Keamanan Dr. Poppy Adhianti, S.Sos., M.Si., melalui sambutannya penyelenggaraan webinar ini bertujuan melihat berbagai sudut pandang ekonomi pertahanan dan hubungannya serta konsep implementasi ekonomi pertahanan dalam penyusunan rencana strategis pertahanan.
Dalam kesempatan ini Rektor Unhan RI yang diwakili oleh Wakil Rektor I Unhan RI, memaparkan “Ekonomi Pertahanan dan Kebijakan Sistem Keuangan Negara”, melalui pemaparannya diuraikan tentang Pengeluaran anggaran militer bukan suatu beban, namun harus ditinjau sebagai suatu bentuk investasi yang bersifat strategis, selain itu Ekonomi Pertahanan tidak bersifat dalam bentuk anggaran namun harus dipandang sebagai suatu bentuk asuransi terhadap potensi keamanan Nasional, dari sudut pandang tinjauan Ekonomi Pertahanan, Indonesia belum memiliki sistem anggaran yang dialokasikan pada situasi kondisi Konflik maupun perang dan masa damai. Dalam hal ini juga di uraikan tentang hirarki belanja militer pada sistem keuangan negara berdasarkan ekonomi pertahanan yang memiliki beberapa prioritas yaitu untuk Personel, energi, Operasi, Konstruksi, penelitian dan pengembangan serta pemeliharaan.
Dalam kesimpulan pemaparannya disampaikan bahwasannya ekonomi pertahanan dan sistem keuangan negara merupakan dua instrumen dasar bagi keberhasilan TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, untuk Gaji dan berbagai tunjangan (belanja pegawai) sebagai Prioritas utama Sistem keuangan Negara tidak masuk sebagai komponen anggaran pertahanan atau belanja militer, Pagu anggaran pertahanan atau belanja militer tahunan yang moderat berkisar 1,8 s.d. 2% dari PDB melebihi pagu bukan dikategorikan sebagai hutang.
Sementara Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Dr. Muhammad Irhas Effendi, M.S., sebagai pemapar ke dua memaparkan Ekonomi Pertahanan dalam prespektif teori dan analisis, yang meliputi tentang ekonomi pertahanan sebagai integrasi teori ekonomi dan pertahanan,Ilmu ekonomi, sumber daya ekonomi dan bentuk ancaman, isu, Fokus ekonomi pertahanan serta sumbangan ilmu ekonomi untuk kebijakan pertahanan.
Dalam pemaparannya dijelaskan bahwasanya efektivitas ekonomi pertahanan di Indonesia perlu dikembangkan secara efektif melalui riset ilmiah, dalam analisis ekonomi ( bersifat Makro, Mikro dan terapan) dalam kajian Pertahanan perlu memperhatikan perubahan lingkungan, selain itu perumusan kebijakan diperlukan penguatan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan bidang pertahanan yang lebih menjamin efisien dan efektif.
Sebagai narasumber ketiga Direktur Centre of Strategic and Defense Studies Universitas Indonesia, Dr. DKS. Nugraha, S.P., M.Si., M.B.A., GSC., Melalui pemaparannya dengan tema “Menakar Kekuatan Ekonomi Pertahanan Negara Poros Maritim Dunia”, menjelaskan Sektor pertahanan harus menjadi focus yang serius, mengingat konsep poros maritim dunia membutuhkan kemampuan Negara untuk mengcover seluruh wilayah darat dan laut yang lebih baik. Tentu hal ini tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh TNI, dibutuhkan partisipasi seluruh komponen bangsa yang saling bersinergi. Pembangunan pertahanan tidak akan terlepas dari analisa mengenai posisi geostrategi, geopolitik dan geoekonomi, perpaduan ketiganya harus mensinergikan antara aspek keamanan dan aspek ekonomi.
Narasumber keempat, Pengamat Militer Curie Maharani menyampaikan pembahasan tentang tantangan ekonomi pertahanan semakin kompleks karena affordability dan monopoli negara, adanya risiko dependensi dan arms-reduction di Indonesia apabila ekonomi pertahanan tidak dipersiapkan sejak dini, strategis mengubah belanja menjadi investasi melalui offset dan joint venture.
Dalam Webinar ini juga dilaksanakan sesi tanya-jawab dengan narasumber, mengenai Proyeksi Perang cyber dan masa depan dihadapkan dengan kondisi geografi Indonesia dengan banyak kepulauan ditinjau dari Aspek investasi pertahanan Indonesia, Kemudian Pandangan Ekonomi pertahanan sebagai aspek masalah ekonomi secara global dan aspek masalah ekonomi dalam tinjauan pertahanan, serta Ekonomi Pertahanan dalam meningkatkan peran industri pertahanan
Kegiatan ini diikuti oleh Peserta dari lingkungan Unhan RI dan Pejabat dan pegawai dilingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Militer dan Sekretariat Wakil Presiden.
Mengetahui : Kabag Humas Unhan RI
