Jakarta – Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia Mayjen TNI Dr. Ir. Pujo Widodo, S.E., S.H., S.T., M.A., M.Si., M.D.S., M.Si (Han) didampingi Kepala Prodi Magister Keamanan Maritim Kolone Laut (KH) Dr. Panji Suwarno, S.E., M.Si., CIQnR beserta Mahasiswa Magister Fakultas Keamanan Nasional (FKN) Unhan RI, menghadiri Seminar Keamanan Laut tentang Pembangunan Keamanan Laut Untuk Mendukung Pencapaian Target RPJPN 2025-2045 yang diselenggarakan oleh Indonesia Ocean Justice Initiative di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (5/7).
Valhalla VintageVerb VST Crack
Seminar diawali sambutan dari CEO IOJI Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., yang menyampaikan beberapa poin yang menjadi fokus dalam seminar ini yaitu human right at the sea. Melalui fokus ini arah pembangunan Indonesia harus dapat mengatasi dinamika gagasan-gagasan konstruktif untuk pengembangan kekuatan sistem pertahanan laut.
Sebagai Keynote speaker Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI) Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. , menjelaskan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan negara terluas ke-14 di dunia diharapkan mampu mengambil langkah besar dalam mencegah segala hal yang berkaitan dengan ancaman. Menurutnya dalam PP No. 13 tahun 2022 yang mengatur pelaksanaan sinergi dan koordinasi antar instansi di laut. Menkopolhukam RI Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P juga menekankan pentingnya menghidupkan lagi budaya bahari dan kearifan lokal. Bangsa Indonesia harus mampu mengalahkan budaya kontinen yang mengedepankan persaingan.
Seminar ini terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama diisi dengan paparan anggota legislasi komisi I DPR RI Ibu Christina Aryani, S.E., S.H., M.H., Kepala Bakamla Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia, S.Sos., M.M., dan Asisten Operasi KASAL Laksda TNI Denih Hendrata, S.E., M.M., CHRMP.
Pada sesi pertama ini, Ibu Christina selaku narasumber pertama memaparkan, bahwa saat ini Indonesia memiliki belasan instansi tata kelola laut, 3 patroli ZEE. Tantangan Hankam saat ini meliputi perubahan iklim, eksploitasi, aktivitas militer dan intelijen di laut. Revisi UU kelautan menurut Ibu Christina dilakukan dengan metode omnibus. Produk hukum kebijakan dan action plan (5 tahun).
Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia, S.Sos., M.M., sebagai narasumber kedua pada sisi pertama ini dalam paparannya menyampaikan bahwa saat ini terdapat 22 UU overlapping, 6 kapal patroli dan 3 klaster yang menjalankan fungsi penyidik, penegak hukum, dan patroli. Menurut Laksdya TNI Dr. Aan selaku Kabakamla RI, dibutuhkan unity in effort dalam mewujudkan upaya sinergi sebagai regulasi PP No.13 tahun 2022. Terdapat 3 poin dalam paparan oleh Kepala Bakamla RI, pembangunan strategi, sistem informasi maritim nasional, dan penguatan atau optimalisasi. Kesimpulan dari paparan Kabakamla RI, Indonesia memiliki tantangan keamanan laut yang kompleks dan harus dihadapi untuk menjamin kelancaran pembangunan nasional, kapasitas dan kapabilitas penegakan hukum merupakan kunci utama kompetensi untuk menghadapi ancaman, terwujudnya good order at sea sebagai output penegakan hukum di laut memerlukan tata kelola keamanan laut yang baik (good governance), PP 13/2022 utk tahap awal, sedangkan tahap lanjutan, perlu optimalisasi & revitalisasi legislasi (Rev UU Kelautan / RUU Kamla). Dalam menutup paparannya Kabakamla RI, juga menyampaikan rekomendasi berupa perlunya optimalisasi (jangka pendek) dan revitalisasi (jangka panjang) tata kelola keamanan laut melalui implementasi serangkaian strategi terkait keamanan laut, perlu peningkatan sarana prasarana dan dukungan platform informasi maritim yang kuat sebagai katalisatornya, perlu adanya kebijakan dan penataan regulasi sebagai katalisator dalam mewujudkan tata kelola keamanan laut yang diharapkan, perlunya dukungan eksekutif untuk pelaksanaan PP PKKPH (tahap awal) dan dukungan legislatif utk Revisi UU Kelautan/RUU Kamla (tahap lanjutan).
Sebagai narasumber ketiga Paparan oleh Asops KASAL Laksda TNI Denih Hendrata, S.E., M.M., CHRMP., mewujudkan SISHANKAMRATA untuk Hankam negara kepulauan dengan mengedepankan deterrence smart power dan Alutsista modern. Lingstra semakin dipengaruhi oleh banyak faktor dan menyebabkan collateral effect. Optimalisasi terhadap ancaman militer dan nirmiliter untuk mendukung kekuatan maritim. Komponen pertahanan maritim : pelabuhan, dermaga, armada, kapal, dan sumber daya kelautan. Dalam paparannya, Laksda TNI Denih menyampaikan Sistem Pertahanan Laut Nusantara berlapis menciptakan angkatan laut yang modern berproyeksi global. Doktrin pertahanan negara dan SPLN dukungan logistik sesuai mendukung gelar operasi dan operasional matra laut. Saat ini TNI AL memprioritaskan Keamanan Maritim. Upaya mewujudkan pembangunan laut menuju visi Indonesia Emas 2045 dengan memperkuat sinergitas dan interoperabilitas kekuatan pertahanan dan keamanan di laut sebagai wujud kesemestaan dalam Strategi Pertahanan Maritim Indonesia, membangun infrastruktur maritim (Cargo accumulation port yang mampu fasilitasi global shipping activity, sistem surveillance maritim dan fasilitas navigasi yg memadai), membangun armada niaga dan armada kapal nelayan yg berwawasan pertahanan (mampu jamin konektivitas logistik antar pulau, duk ops han, menjadi bagian dari sistem pengawasan di laut, melaksanakan effective occupancy dan counter occupancy di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi nasional), membangun karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, optimalisasi pemanfaatan SDA untuk mendukung kekuatan maritim dan memperkuat Maritime Mindset di seluruh jajaran Pemerintah.
Sesi kedua diisi oleh paparan anggota komisi I DPR RI Bapak Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., CFE, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan BAPPENAS Bapak Bogat Widyatmoko, SE, MA, dan Dr. Collin Koh Swee Lean. Dalam paparannya, Bapak Bobby menyampaikan Grey Zone Operation perspektif hankam dengan melihat potensi kekayaan laut Indonesia dan eksplorasi aman. Menurut Bapak Bobby, untuk mensiasati militer Cina yang mengikuti teknik militer Rusia Indonesia harus mengikuti cara Cina yang melakukan aneksi yaitu melemahkan tanpa melanggar hukum internasional. Saat kapal riset Cina masuk ke Natuna dikawal national coast guard dan dibelakangnya didukung kapal perang.
Dalam paparan kedua oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan BAPPENAS RI Bogat Widyatmoko, S.E., M.A., menyampaikan dalam rangka menyambut ulang tahun Indonesia ke-100 pada 2045 mendatang, Pemerintah Indonesia memiliki visi menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai negara yang mampu memanfaatkan potensi negara kepulauan untuk ketangguhan geopolitik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia, berdaulat, ketahanan, kesatuan, mandiri, berkelanjutan lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan aman, damai, tangguh, maju berdaya, modern, tangguh, unggul, inovatif, adil. Menjadikan Indonesia Emas 2045 terdiri dari 5 sasaran visi, 8 misi pembangunan, dan 17 arah pembangunan. Menurut Deputi Bidang Polhukam BAPPENAS RI untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 diperlukan transformasi, akselerasi, dan game changer. Seminar ini ditutup dengan paparan oleh Dr. Collin Koh Swee Lean dari Nanyang Technological University Singapore yang membahas mengenai pentingnya interagency coordination dalam meningkatkan keamanan laut regional ASEAN.
(Humas Unhan RI)
