Bogor – Pelaksanaan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Mahasiswa Program Studi Magister Strategi Perang Semesta (SPS) Fakultas Strategi Pertahanan (FSP) Unhan RI, pada hari keempat yang berlangsung secara daring dengan tema “Pembangunan Kekuatan Pertahanan Militer di Ibukota Nusantara”. Kegiatan ini merupakan kegiatan regular yang diselenggarakan setiap tahun, dengan 
tujuan memberikan pembekalan pengetahuan kepada Mahasiswa Unhan RI tentang potensi Sumber Daya Nasional dengan segala karakteristik geografisnya di daerah untuk dijadikan ruang dan alat pertahanan Negara yang tangguh dan handal guna mengantisipasi dan menghadapi dinamika ancaman dan pertahanan di masa depan, Penyelenggaraan KKDN TA.2022 dipimpin oleh Dekan Fakultas Strategi Pertahanan (FSP) Unhan RI Mayor Jenderal TNI Dr. Priyanto S.I.P., M.Si (Han), didampingi Wakil Dekan Fakultas Strategi Pertahanan (FSP) Unhan RI Laksama Pertama TNI Dr. Ir. Beni Rudiawan., S.E., M.M., M.Si (Han) dan Sesprodi Strategi Perang Semesta Kolonel Czi Helda Risman, M.Han., CIQaR. Jum’at (18/2/2022).
Kegiatan KKDN ini menghadirkan Narasumber Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetiawan, M.A.P., dan Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Syafruddin, S.E., M.M., M.Tr. (Han).
Pada sesi pertama Pemapar oleh Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI diwakili Pabandya II Jakrenstra Srenum, Letkol Lek Bambang Budi Kuncoro, S.I.P., dengan tema “Kebijakan Strategis TNI Dalam Rangka Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara”, melalui pemaparannya diuraikan tentang pidato Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2019 telah mengumumkan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Selanjutnya keputusan tersebut ditindaklanjuti antara lain dengan menunjuk Kepala Bappenas sebagai Ketua Pelaksana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru, hal ini tentunya didukung denga Strategi Pengamanan Ibu kota negara yang dapat memberikan jaminan optimum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, berjalan normalnya kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta tetap efisiennya penanganan interaksi lalu lintas hubungan internasional.
Secara konvensional, pada umumnya penyiapan pembangunan konsep pertahanan adalah dengan memadukan titik optimum sumber daya kekuatan tiga matra udara, laut dan darat. Aspek pertahanan udara meliputi pengintaian ancaman, pertahanan wilayah dan kekuatan pemukul, pertahanan laut seperti pengawasan dan pengendalian di titik titik utama (choke point), sistem monitoring lalu lintas berbagai jenis kapal dan armada, dan pembangunan peripheral garis pertahanan laut dan penegakan kedaulatan hukum di laut.
Salah satu konsep pendekatan pembangunan kemampuan dan kekuatan militer adalah dengan paradigma capability based approach. Dalam konsep ini akan ditimbang dimensi perimbangan kemampuan internal terhadap ancaman eksternal konvensional maupun non konvensional, magnitude potensi ancamannya termasuk daya rusaknya, Sistem pertahanan ibukota dirancang sedemikian sehingga dapat menangkal, meminimalkan dan memukul balik serangan terhadap ibukota. Dalam paradigma ini, konsep pertahanan dirancang dengan tingkat keamanan maksimum (maximum dynamics detterence level).
Pengamanan ibu kota memiliki dimensi khusus terkait dengan pengamanan para VVIP dan Tamu tamu Negara. Sistem penanganan pertahanan harus dapat responsif dan cepat untuk memobilisasi kekuatan terukur militer yang diperlukan sebagai persiapan rencana kontinjensi dan rute evakuasi darurat terhadap VVIP. Dalam konteks ini para perancang pertahanan Indonesia tentu mengkaji apakah diperlukan satu KODAM khusus Ibukota atau cukup memberdayakan dan mengoptimalkan KODAM VI Mulawarman yang secara objektif berada tidak jauh dari pusat ibu kota negara.
Sementara Pemaparannya narasumber kedua Asops Panglima TNI yang diwakili oleh Pabandya 2/Spaban IV/Sops TNI Letkol Laut Suroto, menjelaskan Konsep dan desain pertahanan ibu kota baru adalah sub sistem dari kebijakan pertahanan negara sebagaimana dirumuskan dalam minimum essential force, Sasaran minimum essential force adalah membangun komponen utama TNI sampai mencapai kekuatan pokok minimum sebagai postur pertahanan ideal pada level regional maupun internasional. Pembangunan kekuatan militer tidak dimaksudkan dalam konteks perlombaan senjata maupun untuk strategi ofensif. Itu lebih merupakan pembangunan daya tangkal dengan efek gentar yang memadai.
Sejalan dengan pandangan di atas, maka yang lebih mendesak dilakukan adalah memastikan operational ready force satuan satuan militer di ibukota baru.
Sistem pertahanan ibu kota yang ideal, tentu harus mampu melakukan gelar kekuatan militer yang mampu menghadapi segala bentuk ancaman. Termasuk di dalamnya sistem pertahanan penangkal serangan rudal maupun roket, pesawat udara musuh, infiltran, sabotase maupun serangan siber, selain itu perlu memiliki kemampuan untuk menangkal senjata kimia, biologi, radio aktif, nuklir dan eksplosif. Pada saat ini kita belum memiliki kemewahan untuk sampai pada tataran ideal tersebut.
Kegiatan KKDN SPS Fakultas Strategi Pertahanan Unhan RI diikuti oleh seluruh Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Strategi Perang Semesta, dosen dan staf
Mengetahui : Kabag Humas Unhan RI.
