Bogor – Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan (FMP) Universitas Pertahanan (Unhan) Laksda TNI Amarulla Octavian menegaskan pentingnya kerjasama keamanan dan pertahanan antara negara-negara anggota ASEAN dan Uni Eropa. Penegasan tersebut disampaikan pada hari ketiga seminar saat bertindak sebagai pembicara dari ASEAN dalam paparan yang berjudul “Indonesia Ocean Policy: ASEAN and European Union Opportunities.”
Dekan FMP Unhan menilai peluang yang terbuka untuk menjalin kerjasama ASEAN dan Uni Eropa pada bidang kerjasama keamanan dan pertahanan sebagai kontribusi positif untuk mempertahankan stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik.
Dekan FMP Unhan mengatakan “Kerjasama di bidang keamanan dan pertahanan tersebut bernilai sangat strategis mengiringi kerjasama ekonomi yang mendominasi hubungan multilateral ASEAN dan Uni Eropa yang sudah berjalan selama ini”, Rabu (7/06).
Seminar internasional antara negara anggota ASEAN dan Uni Eropa itu sendiri berlangsung selama 5 hari berturut-turut mulai tanggal 5 hingga 9 Juni 2017 di Roma, Italia. Penyelenggara seminar adalah European External Action Service (EEAS) dan European Security and Defence College (ESDC) berkerjasama dengan Italian Center for High Defence Studies yang dihadiri lebih dari 40 peserta mulai dari pejabat militer, coast guard, diplomat kementerian luar negeri, pejabat Uni Eropa dan ASEAN, serta para akademisi.
Para pembicara dari Uni Eropa banyak membahas berbagai operasi militer dan operasi bersama militer-sipil di beberapa belahan dunia sesuai mandat yang diterima setiap negara anggota Uni Eropa.
Dekan FMP Unhan juga membahas visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dalam konstelasi politik internasional. Para peserta seminar menyambut baik gagasan tersebut sekaligus menerima dengan antusias sosialisasi berbagai program aksi pemerintah Indonesia sesuai Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimuat dalam Perpres nomor.16 tahun 2017.
Para peserta seminar juga diberi kesempatan untuk mengunjungi EU Mission Sophia Command HQ yang sedang mengendalikan operasi Angkatan Laut bersama negara-negara Uni Eropa mengatasi gelombang illegal immigrant di Laut Tengah. Berbeda dengan kebijakan ASEAN, maka Uni Eropa melaksanakan operasi bersama tersebut menggunakan pendekatan keamanan untuk mengatasi human trafficking daripada melihatnya dengan pendekatan kemanusiaan sebagai persoalan refugee atau asylum seeker.
