Bogor – Universitas Pertahanan melalui pusat studi Fakultas Manajemen Pertahanan, selenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Sinergitas Indonesia – Malaysia dalam Pengelolaan Perbatasan, Pengembangan Industri Pertahanan, Dan Pengembangan Industri Kelapa Sawit Untuk Kepentingan Pertahanan Negara”, yang berlangsung di Gedung Rekreasi dan Dinding Hall Lt.1, Kampus Bela Negara Komplek IPSC Sentul. Selasa (21/5).
Acara ini menghadirkan beberapa narasumber dari dosen internal Unhan antara lain Kolonel Laut (T) Dr. Aris Sarjito, S.T., M.AP, Kolonel Caj Dr. G. Royke Deksino, M.Han, Kolonel Czi Drs. Ari Pitoyo Sumarno, S.A.P., M.M dengan moderator diskusi Letkol Caj Dr. Arifuddin Uksan, S.Ag, M.Ag.
Focus Group Discussion dibuka oleh Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan yang di wakili oleh Wakil Dekan FMP Unhan Brigadir Jenderal TNI Dr. Jonni Mahroza, S.IP., M.A.,M.Sc., melalui sambutan yang dibacakannya menyampaikan posisi Indonesia yang berbatasan langsung dengan sepuluh negara, baik darat maupun laut, Kondisi ini tentunya membuat Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam geopolitik dan geoekonomi regional maupun global. Namun disisi lain, kondisi ini juga menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang menyebabkan instabilitas di dalam negeri dan di Kawasan, terutama wilayah negara Malaysia.
Pada FGD ini diawali oleh paparan Kolonel Czi Drs. Ari Pitoyo Sumarno, S.A.P., M.M., dengan tema “Kondisi Dinamis Kerjasama Bilateral Pengelolaan Perbatasan Indonesia – Malaysia dalam koridor semangat ASEAN”, yang membahas tentang permasalahan utama masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, berupa kesejahteraan dan kurangnya pembangunan infrastruktur, sehinga dengan adanya Kehadiran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diharapkan mampu mewujudkan hasil konkret pembangunan wilayah perbatasan dengan arahan yang jelas, selain itu Peran BNPP adalah memberikan petunjuk umum berupa grand design pengelolaan kawasan perbatasan negara. Daerah-daerah yang memiliki kawasan perbatasan akan menjadikan grand design tersebut sebagai acuan rencana aksi mereka sesuai karaktersitik wilayah perbatasannya.
Untuk menjaga batas teritorial dan menangani isu perbatasan khususnya perbatasan dengan Malaysia, diperlukan suatu kerjasama atau sinergi antara militer dan non-militer dalam penjagaan keamanan, disamping menciptakan nation state building tapi juga akan mendorong terciptanya suatu regional security building.
Sementara pada paparan narasumber ke dua Kolonel Laut (T) Dr. Aris Sarjito, S.T., M.AP, dengan tema “Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia dan Malaysia”, dalam hal ini Industri Pertahanan Indonesia Pengembangan industri pertahanan merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
Selain itu Ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan selama ini belum didukung oleh kemampuan industri pertahanan secara optimal sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap produk alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri. Untuk mewujudkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan secara mandiri yang didukung oleh kemampuan industri pertahanan, diperlukan pengelolaan manajemen yang visioner dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik, mengandalkan sumber daya manusia yang memiliki idealisme dan intelektualisme tinggi pada berbagai tingkatan manajemen sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman.
Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk paparan ke tiga Kolonel Caj Dr. G. Royke Deksino, M.Han, dengan tema ” Sinergitas Indonesia – Malaysia dalam Pengelolaan Perbatasan, pengembangan industri pertahanan, pengembangan industri kelapa sawit untuk kepentingan pertahanan negara”, yang menjelaskan tentang Kebijakan Pengembangan industri kelapa sawit Indonesia untuk kepentingan pertahanan negara sangat penting dan perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait langsung atau tidak (stakeholder).
Kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat dan kepentingan nasional sangat diperlukan Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan dan strategis yang mampu menyerap tenaga kerja sangat besar, dan dapat menggerakan ekonomi nasional karena menghasilkan devisa cukup besar bagi negara. Oleh sebab itu industri kelapa sawit Indonesia perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan, baik dari aspek regulasi, standar yang ditentukan atau ISPO, pendataan yang akurat tentang jumlah/luas kebun kelapa sawit di Indonesia sesuai izin yang berlaku maupun SDM. Kemudian juga pengembangan industri kelapa sawit yang berada diwilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia perlu dilakukan pengelolaan secara sinergis.
Pada FGD ini selain menerima paparan dari narasumber, seluruh peserta juga berkesempatan untuk berdiskusi dan tanya-jawab dengan narasumber seputar BNI pengembangan wilayah perbatasan meliputi dalam konteks Regulas dan kebijakani antara negara, prioritas pengembangan wilayah perbatasan darat maupun laut, pengembangan SDM Masyarakat di wilayah perbatasan.
FGD ini ditutup dengan kegiatan pemberian cinderamata mata dari Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan yang diwakili oleh Wadek FMP Unhan kepada para narasumber dan dilanjutkan dengan kegiatan foto Bersama. (Anh)
Mengetahui: Kabag Humas Unhan
