Bogor – Rektor Unhan RI Laksamana Madya TNI Prof. Dr. Amarulla Octavian.,S.T., M.Sc., DESD menjadi narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Badan Pengkajian MPR RI dengan tema “Pokok-Pokok Haluan Negara Bidang Pertahanan” bertempat di IPB Internatronal Conventional Center Botani Square Building Lt.2, Jl. Pajajaran Raya, Kota Bogor, Jawa Barat. Selasa, (21/9).
Focus Group Discussion (FGD) Badan Pengkajian MPR RI dibuka oleh Pimpinan Badan Pengkajian Dr. Benny K. Harman, S.H. FGD Badan Pengkajian MPR RI menghadirkan narasumber antara lain Rektor Unhan RI dan Pengamat Pertahanan dan Politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet RI ke-9 Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc.
Rektor Unhan RI dalam paparannya tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta pada Abad ke-21, gelar kekuatan perlu penataan ulang dengan memperhaikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Gelar kekuatan perlu dibangun secara merata pada pulau-pulau besar, gugusan pulau-pulau kecil, terluar, dan strategis, secara terintegrasi dengan wilayah laut dan udara nasional. Guna menyiapkan kemampuan perang berlarut dengan takik gerilya, gelar kewilayahan dibangun dengan konsep kemandirian, bukan hanya kemandirian pulau-pulau besar sebagai basis pertahanan, tetapi juga kemandirian satuan-satuan tempur agar mampu beroperasi dengan baik tanpa ketergantungan pada komando atas.
Struktur organisasi tempur pada satuan-satuan TNI dibangun dan disiapkan untuk beroperasi pada pertempuran bersifat konvensional dan non konvensional, dirancang untuk mampu beroperasi secara mandiri dalam waktu lama memenuhi logistik sendiri dalam konteks perang berlarut.
Penataan struktur organisasi satuan tempur TNI sebagai Komponen Utama bersama Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung agar dapat berfungsi pada masa damai, masa krisis dan masa perang. Pemenuhan logistik perang berlarut membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk kalangan industri pertahanan dan pemerintah daerah.
Paradigma baru Sishankamrata pada abad ke-21 perlu dituangkan ke dalam Pokok-Pokok Haluan Negara, mengatur Doktrin Hankamrata, Strategi Hankamrata dan Postur Hankamrata. Peningkatan status legalitas Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI menjadi Dewan Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Wanhankamrata) RI. Penataan Sistem Keuangan Negara yang mampu mendukung Sishankamrata pada masa damai, masa krisis dan masa perang.
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Badan Pengkajian MPR RI dihadiri oleh Dr. Benny K. Harman, S.H Fraksi Partai Demokrat, Dr. Andreas Hugo Pareira Fraksi PDI Perjuangan, Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si Fraksi Partai Golkar, Hendrik Lewerissa, S.H., LLM Fraksi Partai Nasdem, Moh. Rano Alfath, S.H., M.H Fraksi PKB, H. Muhammad Arwani Thomafi Fraksi PPP, Edwin Pratama Putra, S.H dan Dr. Abdul Rachman Thaha, S.H., M.H kelompok DPD.
Mengetahui: Kabag Humas Unhan RI.
