Bogor – Universitas Pertahanan (Unhan) menggelar seminar Peringatan Hari Perdamaian Internasional, dengan tema “Membingkai Keberagaman dan Solidaritas Indonesia untuk Perdamaian”, yang menghadirkan Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Drs. Febrian Alphyanto Ruddyard, M.Si, Local Representative Unhcr Indonesia Tomas Fargas, dan Prof. Makarim Wibisono, Ph.d sebagai narasumber.
Seminar dibuka oleh Wakil Rektor II Bid Umum dan Keuangan Unhan Laksda TNI Dr. Ir. Supartono, M.M yang mewakili Rektor Unhan dan diikuti seluruh Mahasiswa Unhan serta pejabat Eselon I, II dan III Unhan bertempat di Gd. Auditorium Unhan, Kampus Unhan Kawasan IPSC Sentul – Bogor. Rabu, (20/9)
Warek II Unhan mengharapkan seminar ini menjadi alternatif solusi yang dapat dikembangkan. konflik dan perang dapat membawa dampak yang merugikan bagi kelangsungan hidup manusia di sebuah negara. Seminar perdamaian ini juga bermanfaat dan secara khusus menunjang proses pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswi dan civitas akademika agar memiliki daya edukatif dan transformatif terhadap pemahaman tentang perdamaian dan resolusi konflik serta memberikan khazanah baru dalam bidang pertahanan negara.
Seminar ini juga dapat menjadi sarana berargumentasi dalam ranah akademis analisis persoalan yang tajam, struktur argumentasi yang kokoh, dan keterbukaan diri untuk terus belajar. tanpa elemen-elemen tersebut, tentu mimbar akademis ini tidak akan banyak bermanfaat, bahkan justru akan menghambat perkembangan dan kemajuan kita sebagai komunitas akademis yang bergelut dalam bidang pertahanan.
Dalam paparan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard Diplomasi menerangkan tentang Kemanusiaan Indonesia Penanganan Isu Pengungsi dan Situasi Kemanusiaan di Rakhine State diantaranya Krisis Pengungsi dan Pencari Suaka, Penyusunan dan Elemen Perpres No. 125 tahun 2016, Peran Kementerian Luar Negeri dalam Perpres Penanganan Pengungsi Diplomasi Kemanusiaan Indonesia di Myanmar.
Inisiasi Penyusunan Perpres No. 125 tahun 2016 didasari antara lain oleh Pembukaan UUD 1945 memandatkan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, Pasal 27 Undang-undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Penanganan pengungsi dan pencari suaka melalui Desk Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi, dan Pencari Suaka (P2MP2S), Antisipasi tren migrasi global dan regional, Peningkatan diplomasi kemanusiaan sebagai bagian dari kontribusi Indonesia.
Elemen Perpres Penanganan Pengungsi Mencakup 4 langkah penanganan pengungsi pada situasi darurat meliputi Penemuan, Penampungan, Pengamanan dan Pengawasan keimigrasian.
Juga di jelaskan Fitur utama diplomasi kemanusiaan Indonesia di Myanmar yaitu Pendekatan yang konstruktif, komprehensif, dan inklusif terhadap Pemerintah dan masyarakat Myanmar, dukungan Indonesia terhadap isu Rohingya merupakan bagian dari upaya mendorong kemajuan proses besar perubahan dan demokratisasi di Myanmar, kredibilitas Indonesia di mata Pemerintah Myanmar tetap dimanfaatkan untuk kepentingan bilateral dan ASEAN, upaya konsisten untuk mengatasi akar permasalahan, Sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, modalitas bantuan kemanusiaan bersifat berkelanjutan dan pemberdayaan, mengedepankan prinsip HAM dan kemanusiaan didasarkan pada asas inklusivitas dan imparsialitas.
Seminar dalam rangka hari perdamaian dunia ini juga dihadiri oleh Kepala Bainstranas, Komandan PMPP TNI, Kepala BNPT, Kepala Badan Diklat Pusat Bahasa, Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri RI, Ketua Center For Alternative Dispute Resolution and Empowerment (care) LPPM IPB, Direktur The Wahid Institute (wi), Ketua Global Peace Foundation Indonesia (gpfi), Ketua Peace Generation Indonesia. (Clr)
Authentifikasi: Kabag Humas Unhan
