Bogor – Universitas Pertahanan (Unhan) melalui Fakultas Keamanan Nasional (FKN) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Keamanan Nasional dari Prespektif Kedaulatan Negara dan Identitas Bangsa”, bertempat di Gd. Auditorium Kampus Bela Negara, Komplek IPSC-Sentul. Rabu (6/3).
Seminar dibuka oleh Rektor Unhan yang diwakili Dekan Fakultas Keamanan Nasional Laksda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT dalam sambutannya dan keynote speechnya memgatakan, melelui seminar ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi stackeholders dalam pengembangan kebijakan keamanan nasional untuk memperkuat sistem Pertahanan Negara. Perubahan lingkungan strategis memaksa beberapa negera di dunia untuk melakukan perubahan dan penataan ulang sistim keamanan dalam rangka menjaga kepentingan nasionalnya.
Kegiatan seminar ini menghadirkan narasumber Anggota Ombudsman RI Prof. Andrianus Eliasta Sembiring Meliala, M.Si., M.Sc.,Ph.D, Dose Prodi FKN Unhan Laksda TNI (Purn) DR. Surya Wiranto, S.H., M.H, Dosen Tetap Prodi DRK,FKN Unhan Mayjen. TNI (Purn) I Gede Sumertha ky, PSC., MSc dan Kepala Puslit Politik LIPI Prof. Dr. Syamsuddin Haris, M.Si,dengan moderator Dosen Prodi DRK FKN Unhan DR. Ichsan Malik, M.Si.,
Mengawali seminar ini pemaparan pertama oleh Mayjen. TNI (Purn) I Gede Sumertha ky, PSC., MSc dengan topik “Strategi Primer Keamanan Nasional”, dalam pemaparannya menjelaskan tentang perkembangan keamanan nasional (National Security), beberapa instrument keamanan nasional mencakup ekonomi, political, energy dan sumberdaya alam, manusia, dan pertahanan, selain itu dijelaskan juga tentang keamanan nasional dari beberapa negara serta dinamika keamanan Indonesia, selain itubeberapa isu krusial yang dihadapi dunia saat ini yang berpotensi menggangu keamanan kawasan dan wilayah meliputi korea Utara, perkembangan laut china selatan, isu trilateral penangganan laut sulu dari potensi ancaman ISIS serta perkembangan krisis Rohingya.
Untuk paparan kedua oleh Surya Prabowo, dengan topik “Keamanan Nasional Dan Kedaulatan Negara “, dalam kesimpulan paparanya menjelaskan tentang globalisasi yang begitu cepat dipenjuru dunia, merubah paradigma kemanan nasional masing-masing negara, dan perubahan bentuk ancaman militer beralih ke non militer. Ancaman non militer berakibat tidak semata-mata fisik, tetapi juga non fisik, Indonesia bagian dari masyarakat dunia, tidak dapat melepaskan diri dari kondisi interdependensi antar negara dan dinamika lingkungan yang terus berubah. Perubahan paradigma keamanan harus disikapi dengan arif oleh bangsa Indonesia dalam bentuk konsep keamanan nasional Indonesia yang relevan.
Selain itu dijelaskan juga oleh nararasumber ke dua ini . Keberadaan UU Kamnas merupakan penjabaran dari UUD 1945 yang secara politik hukum telah didukung oleh Pemerintahan, sehingga harus didukung semua pihak dalam rangka mendukung sistem ketatanegaraan Indonesia yang berorientasi pada tujuan dan kepentingan nasional, Pemahaman UU Kamnas harus dilihat secara komprehensif dalam suatu sistem terpadu dan bukan fragmentaris serta sektoral, sehingga perlu konsolidasi, harmonisasi dan sinkronisasi (vertikal dan horizontal) serta adaptasi terhadap peraturan perundang- undangan sektoral yang sudah ada pasca reformasi.
Pada pemaparan ketiga oleh Kepala Puslit Politik LIPI dengan topik “Keamanan Nasional dalam Perspektif Kedaulatan Negara dan Identitas Bangsa “ yang menjelaskan tentang Dalam rangka mewujudkan konsep keamanan nasional komprehensif dan bersifat multidimensi, diperlukan kerangka kebijakan dan regulasi jelas yang mampu memayungi integrasi, sinergi, dan koordinasi antaraktor keamanan. Itu artinya suatu UU Kamnas yang dapat mewadahi kebutuhan tersebut perlu segera diterbitkan;
Paparan penutup dalam seminar ini oleh Prof. Andrianus Eliasta Sembiring Meliala, M.Si., M.Sc.,Ph.D, Dengan topik “Keamanan Nasional, Kedaulatan Negara Dan Identitas bangsa (Perspektif Pelayanan Publik)”, yang menjelaskan tentang Negara dikatakan “hadir” melalui kinerja infrastrukturnya, dimulai dari kelembagaan dan kebijakan, Aparat negara (ASN, TNI/Polri), Aset tetap dan bergerak, terlihat dan tidak, Anggaran, Program dan kegiatan, yang kesemuanya hadir dalam bentuk pelayan publik.
Selain itu dijekaskan juga Good Governance dalam Pelayanan Publik mendorong Keamanan Nasional dengan mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terdiri dari Anti Korupsi, Transparansi, Otonomi, Anti-Diskriminasi, Akuntabel, Fair, Kesetaraan, Menghargai Hak Asasi, Patuh Hukum dan bersifat Pro atauPoor.
Dalam seminar ini sealain paparan dari narasumber berlangsung juga sesi tanya jawab memberikan kesempatan tanya jawab antara peserta dan narasumber, meliputi adanya pengembangan intelijen maritime, menggunakan Mines untuk meningkatkan keamanan nasional, pengembangan keamanan nasional dalam jangkauan kedepan.
Kegiatan seminar ini dihadiri oleh pejabat eselon I, II, III dan IV serta seluruh masiswa FKN Unhan, selanjutnya kegiatan seminar nasional ini ditutup dengan kegiatan pemberian cenderamata oleh Dekan FMP Unhan kepada narasumber yang dilanjutkan dengan fotobersama. (Anh).
Authentifikasi: Kabag Humas Unhan.
