Bogor – Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kelembagaan, Inovasi, dan Teknologi Unhan RI, Mayor Jenderal TNI Dr. Ir. Susilo Adi Purwantoro, S.E., M.Eng.Sc., CIQnR., CIQaR., IPU., CIPA., ASEAN Eng., bekali 29 orang peserta dari Ditjen Perpajakan dengan Nilai-nilai Dasar Bela Negara pada kegiatan Wellbeing Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan bagi anggota Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan RI. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Unhan RI dan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI, yang berlangsung di Ruang Serbaguna, Lt-2, Gedung Auditorium, Kampus Utama Bela Negara Unhan RI, Sentul, Kamis (21/11).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur Peraturan Pajak II Kementerian Keuangan RI, Teguh Budiharto, S.H., L.L.M.Tax., Kepala Sub Direktorat Advokasi, Dewi Sulaksminijati dan Anjakdya Bidang Kerja Sama Roren Kermas Unhan RI, Kolonel Sus Dr. Samsul Bahari, M.Bus. Selain itu hadir narasumber dari Dosen Pascasarjana Unhan RI sebagai pembicara yaitu Mayor Jenderal TNI Dr. Priyanto, S.I.P., M.Si., M. (Han)., dan Laksamana Muda (Purn.) Dr. Ir. Edy Sulistyadi, S.T., IPU., CIPA., ASEAN Eng.
Mayor Jenderal TNI Dr. Susilo Adi Purwantoro dalam pembekalannya menjelaskan bahwa bela negara adalah konsep yang esensial dalam total defense strategy yang mengharuskan seluruh elemen bangsa, tidak hanya TNI, untuk terlibat aktif dalam mempertahankan kedaulatan negara. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002, yang menegaskan bahwa pembelaan terhadap negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam konteks ini, bela negara bukan hanya terbatas pada ancaman militer, tetapi juga mencakup ancaman non-militer seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang semakin relevan di tengah dinamika global.
Mayor Jenderal TNI Dr. Susilo dalam pemaparannya menguraikan lima elemen inti dalam penguatan kesadaran bela negara, yang menjadi landasan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam upaya mempertahankan negara:
1. Cinta Tanah Air (Patriotism): Rasa cinta terhadap bangsa dan negara menjadi motivasi utama bagi warga negara untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan bangsa. Rasa cinta ini mendorong individu untuk melibatkan diri dalam kegiatan yang mendukung stabilitas negara.
2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara (National Identity): Kesadaran ini mengacu pada pemahaman bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga keutuhan bangsa, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Kesiapan Menghadapi Ancaman (Preparedness): Menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi ancaman, baik yang bersifat militer maupun non-militer, yang dapat membahayakan negara.
4. Solidaritas dan Kebersamaan (Unity in Diversity): Mengedepankan pentingnya kerja sama dan rasa kebersamaan antara seluruh komponen bangsa dalam menghadapi tantangan yang ada.
5. Tanggung Jawab dan Kewajiban (Civic Duty): Bela negara bukan hanya hak, tetapi kewajiban yang diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang, yang menegaskan partisipasi aktif setiap warga negara dalam menjaga dan mempertahankan negara.
Dalam konteks economic defense, Mayor Jenderal TNI Dr. Susilo menjelaskan bahwa sektor perpajakan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional. Pajak merupakan sumber utama pendanaan untuk sektor-sektor penting, termasuk pertahanan negara. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berperan langsung dalam national defense dengan memastikan bahwa penerimaan pajak optimal dan dialokasikan secara tepat untuk kebutuhan strategis negara.
Adapun tiga pilar utama yang dikemukakan dalam kaitannya dengan relevansi bela negara dalam sektor pajak adalah:
1. Optimalisasi Penerimaan Pajak (Tax Revenue Optimization): Penerimaan pajak menjadi dasar utama dalam membiayai berbagai sektor pembangunan, termasuk sektor pertahanan. DJP diharapkan untuk memastikan bahwa pajak yang diterima digunakan secara transparan dan efisien.
2. Edukasi Perpajakan (Tax Education): Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi pajak sebagai bagian dari economic nationalism. Melalui edukasi ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami bahwa pajak adalah salah satu cara untuk berkontribusi dalam membangun dan mempertahankan negara.
3. Transparansi Pengelolaan Pajak (Tax Transparency): Pengelolaan pajak yang baik dan transparan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi ini juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perpajakan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan negara.
Selain itu, dalam menghadapi era digital dan tantangan globalisasi, Mayor Jenderal TNI Dr. Susilo menekankan pentingnya pendekatan smart power dalam sistem perpajakan. Pendekatan ini mengintegrasikan hard power yang terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan yang tegas, serta soft power yang bersifat persuasif melalui edukasi dan komunikasi yang efektif. Teknologi digital memainkan peran penting dalam mendukung efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak melalui sistem e-tax yang memungkinkan pajak dikumpulkan dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan aman. Pendekatan smart power ini juga menjadi kunci dalam mendukung economic resilience dan memperkuat ketahanan negara.
Di akhir pemaparan, Mayor Jenderal TNI Dr. Susilo mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum reflection untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kedaulatan negara melalui penguatan integritas, disiplin, dan semangat nasionalisme. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, sinergi antara nilai-nilai bela negara dan peran strategis DJP sangat penting untuk memastikan ketahanan ekonomi dan nasional yang berkelanjutan. Unhan RI, sebagai mitra pendidikan dalam membentuk karakter dan wawasan kebangsaan, berperan penting dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan memperkokoh ketahanan negara di tingkat domestik dan internasional.
Dalam kegiatan Wellbeing Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan ini, selain pemaparan materi, juga dilaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan peserta dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Sesi ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan nilai-nilai bela negara dalam konteks perpajakan dan peran mereka sebagai aparat negara serta pembangunan karakter bela negara.
Menutup sesi pertama ini Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kelembagaan, Inovasi, dan Teknologi Unhan RI, Mayor Jenderal TNI Dr. Ir. Susilo Adi Purwantoro, S.E., M.Eng.Sc., CIQnR., CIQaR., IPU., CIPA., ASEAN Eng., berharap kegiatan Wellbeing Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan ini dapat menjadi momentum penting bagi peserta untuk memperkuat kesadaran dan komitmen mereka dalam menjalankan peran sebagai bagian dari bela negara. Dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar bela negara dan memahami relevansinya dalam sektor perpajakan, para peserta juga diharapkan dapat berkontribusi lebih maksimal dalam menjaga kedaulatan negara dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Melalui kolaborasi yang terus ditingkatkan antara Unhan RI dan Ditjen Pajak, diharapkan dapat tercipta SDM yang lebih unggul, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan global.
(Humas Unhan RI)
